TAKSI UBER : MUNGKINKAH KERUSUHAN DI PARIS MENJALAR KE JAKARTA ?


Seperti yang dikutip Dailymail (4 Juli 2015), bintang rock Amerika Serikat Courtney Love yang menjadi korban kerusuhan di Paris, men-tweet pengalamannya ketika taksi Uber yang ditumpanginya dari bandara Charles de Gaulle diserang. “Mereka menyerang mobil taksi (yang saya tumpangi) dan menyandera sopirnya. Mereka memukul mobil dengan benda keras. Inikah Perancis ? Saya merasa lebih aman di Bagdad!”

Dari rangkaian unjuk rasa di Eropa, kerusuhan yang paling keras terjadi di Paris, selain puluhan mobil dijungkirbalikkan, membakar ban, juga dilakukan penutupan jalan-jalan utama oleh puluhan mobil taksi resmi. Seorang sopir taksi berkata, “ Uber, sebuah perusahaan Amerika Serikat, telah menjadi ancaman bagi pekerjaan kami dengan mengambil pelanggan dari taksi resmi”. Selain di Paris, protes juga terjadi di kota-kota lain seperti Tolouse, Marseilles dan Strasbourg.

Di Perancis, seorang sopir taksi harus membayar 111,000 dolar AS untuk mendapatkan lisensi beroperasi, bandingkan dengan sopir Uber yang tidak membayar sepeserpun. Serikat Taksi Perancis melaporkan bahwa sopir taksi yang berlisensi telah kehilangan 30% – 40 % pendapatannya selama dua tahun sejak berkembangnya taksi Uber.

Taksi Uber sebenarnya sudah dinyatakan ilegal di Perancis sejak Januari lalu. Di India. Seperti yang dilaporkan Indianexpress.com, pemerintah Delhi melarang Uber sejak Desember ketika ada laporan seorang wanita diperkosa oleh seorang sopir taksi Uber. Di Cina, South China Morning Post melaporkan otoritas pemerintah kota menyerbu kantor Uber di Chengdu. Pada bulan Januari kementerian Transportasi telah melarang aktivitas taksi berbasis app bila sopir tidak memiliki ijin operasi. Di Spanyol, menurut BBC, seorang hakim telah melarang aktivitas taksi Uber karena sopir tidak memiliki official authorisation dan merupakan aktivitas yang unfair.

Kerusuhan Kemungkinan dapat Terjadi di New York atau London

Dalam satu artikel di laman Economic Watch, Profesor Graham Hodges dari Universitas Colgate dan penulis buku Taxi! A Cultural History of the New York City Cab Driver, mengatakan :”Kita sedang melihat kemungkinan terjadi kerusuhan yang sama seperti di Paris terjadi di tempat lain. Bisa di New York atau London atau kota utama lain yang memiliki sejarah pertaksian yang kuat”.

Supir taksi di Paris berhak marah untuk melindungi mata pencahariannya. “Ketika jumlah taksi sudah demikian membludak di jalan-jalan, kemudian muncul sesuatu yang membuat chaos pengaturan ongkos taksi dan performa lainnya, maka akan memunculkan kondisi yang membahayakan akibat sopir taksi yang putus asa karena adanya perbedaan tarif. Jika Uber tidak mengikuti regulasi maka akan muncul hukum rimba, sopir taksi yang putus asa akan melakukan apa saja untuk mendapatkan penumpang”.

Profesor Hodges menilai bahwa apa yang terjadi pada taksi Uber adalah “bentuk baru dalam eksploitasi buruh”. Buruh seperti dikirim balik ke abad 19 ketika dunia industri belum mengenal serikat pekerja. Perusahaan seperti Uber, katanya, justru menciptakan “a completely new servant class”

“Uber membuat sopir menjadi “independent contractor” . Dibanyak tempat, sopir bahkan tidak memiliki asuransi. Bila terjadi kecelakaan, maka tidak ada seorang pun yang akan membayar biaya pengobatan penumpangnya”.

Bagaimana Jakarta ?

Seperti yang dikutip Okezone.com (19 Juni2015), Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), melarang Uber Taksi untuk beroperasi di ibu kota. Ahok menegaskan larangan itu dilakukan lantaran Uber Taksi tidak mengantongi izin operasi.

Keputusan Ahok berada pada arah yang benar. Untuk mendapatkan ijin operasi, tentunya Uber harus memenuhi persyaratan-persyaratan. Diantaranya harus sejalan dengan regulasi-regulasi yang mengatur transportasi umum.

Menurut Ketua Organda DKI Jakarta (Merdeka.com 22 Juni 2015), Shafruhan Sinungan, taksi Uber tidak sesuai dengan Undang Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan dan PP Nomor 74 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Angkutan Umum. “Dengan tegas sudah mengatur bahwa operator angkutan umum baik barang maupun orang haruslah berbadan hukum baik PT maupun koperasi,” kata Shafruhan dalam keterangan tertulisnya.

Aspek selanjutnya dapat dilihat dari perizinan khusus yang tercantum dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 tahun 2003 dan Pergub DKI Nomor 1026 tahun 1991. Di sini telah mengatur dengan sangat tegas kriteria angkutan umum khususnya taksi dengan berbagai spesifikasi syarat dan ketentuan. Regulasi tentang angkutan jalan mempersyaratkan operator angkutan umum baik barang maupun orang ikut bertanggung jawab atas keselamatan pengguna jasa dan penumpang.

Menurut pihak Polda Metro Jaya, taksi Uber melanggar aturan lalu lintas. “Sudah jelas melanggar aturan lalu lintas. Kan harus berpelat nomor kuning dan punya mahkota. Sopir harus punya SIM A khusus, karena menyelamatkan nyawa orang, serta izin-izin lainnya terkait angkutan jalan,” tegas Kabid Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar M Iqbal, Jakarta, (Merdeka.com 20/6/2015).

Tentu saja kita tidak berharap kerusuhan di Paris menjalar ke Jakarta, dilain pihak pemerintah dan DPR harus segera menggodok RUU Sistem Transportasi Nasional dengan memasukkan kemungkinan-kemungkinan inovasi teknologi dalam transportasi umum.

————————————

Terbanggi Besar 5 Juli 2015

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: