MENLU AS JOHN KERRY MENG-KOREKSI DIPLOMASI POLITIK PM TONY ABBOTT


Mimpi buruk Australia terhadap kebangkitan China, seperti yang tercantum pada  Defence White Paper 2013 – sebuah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah Australia, seolah menjadi nyata.

Dalam dokumen itu, pemerintah Australia menyoroti tentang : kebangkitan ekonomi China yang dikombinasikan dengan industri pertahana dalam negeri dan rencana militer yang ambisius, telah menghasilkan kemampuan militer yang signifikan, termasuk didalamnya kemampuan membuat kapal selam modern dan kemampuan teknologi cyber. Kemampuan militer lainnya yang patut diperhitungkan adalah program pengembangan peluru kendali balistik anti kapal, pengembangan prototype pesawat tempur generasi kelima, pengembangan kapal induk dan kemampuan persenjataan anti kapal selam yang terus  berkembang.

Mimpi buruk itu semakin nyata setelah Angkatan Laut China melakukan latihan perang di Samudera Hindia antara Pulau Jawa dan Pulau Chirstmas Australia, membuat pemerintah AS segera mengkoreksi diplomasi politik PM Tony Abbot terhadap pemerintah Indonesia.

Satu gugus tugas yang terdiri dari dua kapal destroyer berpeluru kendali  Guangzhhou class – Wuhan dan destroyer Luyang class II – Haikou dan satu kapal LPD terbesar Changbaishan melakukan latihan perang-perangan di halaman depan perairan Australia. Yang menarik, jalur yang dilewati gugus tugas tersebut adalah melewati Alur Kepulauan Indonesia (ALKI) 1 dengan rute dari Laut Cina Selatan, Laut Natuna, Selat Karimata, Laut Jawa, Selat Sunda,dan kembali ke laut Cina Selatan melalui ALKI 2, yakni : Selat Lombok, Selat Makassar, Laut Sulawesi, Laut Sawu dan kembali ke Laut Cina Selatan dan kembali ke pangkalannya di Hainan China Selatan.

Dengan latihan ini, China memberikan sinyal, bahwa angkatan laut Cina telah mampu menjangkau perairan internasional jauh dari focus utama China selama ini : kawasan laut Cina Selatan. Sinyal lainnya adalah : China ingin menunjukkan bahwa angkatan lautnya mampu melindungi kepentingan komersial di Samudera Hindia. Sinyal yang ditangkap oleh pemerintah AS adalah bahwa pemerintah Indonesia mempunyai kedekatan dengan China yang dinilai bisa membahayakan bagi hegemoni AS di Asia Tenggara.

Penyadapan dan Pelanggaran Wilayah

Berbeda dengan Presiden Barack Obama telah meminta maaf kepada Kanselir Jerman Angela Merkel, setelah Jerman mengetahui bahwa bahwa Lembaga Keamanan Nasional AS (NSA) telah menyadap ponsel Merkel, PM Tony Abbot bahkan menolak untuk meminta maaf atas terungkapnya kasus penyadapan oleh Directorate Signal Defense (DSD) Australia terhadap Presiden SBY, yang berujung pada penghentian beberapa kerjasama bilateral, diantaranya kerjasama  dalam masalah penanganan  pencari suaka.

Melalui operasi militer yang diberi nama Operation Border Sovereign yang dibentuk oleh PM Tony Abbott, justru kapal-kapal perang Australia melakukan pelanggaran kedaulatan ketika berusaha menghalau perahu para pencari suaka ke perairan Indonesia, seperti yang diakui oleh Panglima Angkatan Bersenjata Australia, Jendral David Hurley, seperti yang dikutip ABC News (20/02/2014)

Masalah kemudian bertambah ketika harian New York Times edisi Minggu (16/02/2014), menurunkan laporan soal agen intelijen DSD yang lagi-lagi memata-matai komunikasi pejabat RI di Washington DC dengan pengacara yang disewa pemerintah untuk menangani sengketa dagang udang dan tembakau.

“Intinya, Australia harus memutuskan, Indonesia ini dianggap sebagai sahabat atau musuh. Sangat sederhana. Karena semua ini soal niat,” ucap Menlu Indonesia Marty Natalegawa dalam menanggapi kasus penyadapan tersebut.

Bagi pemerintah Indonesia, tindakan PM Tony Abbot membuat pemerintah Indonesia berpikir ulang : apakah Australia itu lawan atau kawan.

Pemerintah AS berusaha merangkul Indonesia

Setelah kunjungan penting Menlu John Kerry ke Indonesia yang kemudian ditindak lanjuti oleh pernyataan Dubes  Robert O. Blake Jr. dalam press conference tentang pentingnya hubungan kerjasama militer kedua negara,   dinilai oleh berbagai pihak adalah upaya pemeritah AS untuk merangkul Pemerintah Indonesia agar tidak terlalu dekat dengan pemerintah Cina.  AS tampaknya juga terusik dengan kebangkitan militer China.

Seperti yang dikutip Antara, dihadapan Menteri Luar Negeri Indonesia Marty Natalegawa dalam konferensi pers Senin (17/02/2014), John Kerry bahkan meminta Jakarta memusatkan energi politiknya untuk mempercepat tercapainya kesepakatan code of conduct di Laut Cina Selatan.

“Masa depan perdamaian kawasan ini bergantung pada cepatnya penyelesaian persoalan Laut Cina Selatan karena jika terus menerus ditunda, maka semakin besar pula potensi munculnya konflik bersenjata,” kata Kerry.

Kerry menyatakan bahwa Amerika Serikat dalam dua tahun terakhir ini semakin khawatir atas “pelanggaran hukum laut internasional” yang dilakukan oleh China dengan mengusir nelayan dari negara lain yang hendak mencari ikan di wilayah yang masih disengketakan.

Melalui Duta  Besar nya  Robert O. Blake Jr., menindak lanjuti keinginan pemerintah AS dengan pernyataan pada konferensi pers di forum  Jakarta Foreign Correspondents Club pada Rabu (20/02/2014), bahwa pemerintah AS akan melanjutkan kerjasama bilateral dengan TNI.

“Kami akan terus meningkatkan latihan militer antara kedua negara”, katanya. “Kami akan membantu memodernisasi militer Indonesia, membantu dalam berbagai pelatihan dan kebutuhan perlengkapannya”.

Tindakan pemerintah AS bukan tanpa alasan, pemerintah AS berupaya mengimbangi upaya pemerintah China dalam kerjasama militer dengan Indonesia. Setelah kunjungan persahabatan Menteri Pertahanan China Chang Wanquan pada (15/12/2013), yang merupakan tindak lanjut dari dari kesepakatan yang dicapai pemimpin kedua negara dalam kunjungan Presiden Xi Jinping ke Indonesia pada Oktober tahun 2013, sekaligus mendorong perkembangan hubungan mitra strategis secara menyeluruh antara kedua negara. Chang Wanquan menyatakan, China dan Indonesia adalah tetangga dekat yang bersahabat, peningkatan persahabatan secara berkelanjutan antara kedua negara dan kedua tentara tidak saja sesuai dengan kepentingan dasar pemerintah dan rakyat kedua negara, namun juga bermanfaat bagi perdamaian, stabilitas dan perkembangan kawasan.

Membalas kunjungan persahabatan tersebut, dilaporkan Jenderal Moeldoko akan bertemu dengan Menteri Pertahanan Chang Wanquan and Panglima Agkatan Bersenjata China (People’s Liberation Army – PLA) Jenderal Fang Fenghui.  “Pembicaraan utama adalah pengembangan kerjasama militer antara kedua negara”. Katanya seperti yang dikutip Jakarta Post.

————-

23 Februari 2014

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: