DEFISIT KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH


Harian Lampung Post edisi Senin 29 Maret 2010 menulis headline yang dahsyat : Kabupaten Lampung Tengah Nyaris Bangkrut !

 Dilaporkan bahwa akibat defisit keuangan yang diantaranya diduga disebabkan oleh dibekukanya dana daerah sebesar  28 milyar di BPR Tripanca Setiadana karena telah dilikuidasi oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), setelah Bank Indonesia mencabut ijin usaha PT BPR Tripanca Setiadana per 24 Maret 2009.  Krisis keuangan menyebabkan Pemkab Lampung Tengah lebih memprioritaskan dana yang ada digunakan untuk membiayai belanja rutin dibandingkan dengan belanja pembangunan. Untuk membiayai belanja rutinpun, harus menunggu ketersediaan dana dari Pendapatan Asli Daerah dengan cara menunda pembiayaan operasional hingga upaya melobi pemerintah pusat untuk mendapat tambahan dana perimbangan.

 Lampung Post (Selasa 6 April 2010) melaporkan bahwa Bupati Mudiyanto Thoyib menyatakan bahwa defisit riil APBD 2009 bahkan membengkak menjadi Rp 184 milyar. Pada kesempatan itu, Mudiyanto menjelaskan bahwa krisis dimulai akibat tidak dianggarkannya kenaikan gaji PNS sebesar 20 % dalam APBD 2008. Diperkirakan untuk membayar 15 ribuan pegawai memerlukan dana lebih dari Rp. 70 milyar.

Sebenarnya krisis keuangan di Pemkab Lampung Tengah  sudah dapat di baca jauh hari, bila kita menyimak pada hasil audit BPK periode 2008 yang direlease dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I 2009, BPK telah menurunkan opini hasil audit pada laporan keuangan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Lampung Tengah dari Wajar Dengan Pengecualian  (WDP) pada LKPD 2007 menjadi Tidak Memberikan Pendapat (TMP atau disclaimer of opinion) pada LKPD tahun 2008.

 Wajar Dengan Pengecualian (WDP) berarti  laporan keuangan telah disajikan dan diungkapkan secara wajar dalam semua hal yang material, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan, sehingga informasi keuangan dalam laporan keuangan yang dikecualikan dalam opini pemeriksa dapat digunakan oleh para pengguna laporan keuangan.

 Sedangkan opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) atau disclaimer of opinion berarti bahwa laporan keuangan tidak dapat diperiksa sesuai dengan standar pemeriksaan. Dengan kata lain, pemeriksa tidak dapat memberikan kayakinan bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material, sehingga informasi keuangan dalam laporan keuangan tidak dapat digunakan oleh para pengguna laporan keuangan.

 Pemberian opini disclaimer of opinion memberikan konsekuensi bahwa laporan keuangan tidak dapat digunakan oleh para pengguna laporan keuangan. Suatu kontradiktif, laporan keuangan yang tidak dapat digunakan karena mendapat opini disclaimer dari BPK tetapi dilain pihak DPRD memerlukan laporan keuangan tersebut untuk melakukan pengawasan yang pada akhirnya digunakan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja eksekutif.

Pengawasan dan Pengendalian

Dalam pengawasan pengelolaan keuangan daerah agar tercapai tujuan transparansi dan akuntabilitas, idealnya DPRD menjalankan dua pengawasan penting dan menyeluruh. Pertama : pengawasan pre budget (perencanaan) melalui Panitia Anggaran, kedua : pengawasan post budget melalui Panitia Akuntabilitas Publik.

Bila Panitia Anggaran yang melakukan pengawasan  pada tahap persiapan budget yang berfokus pada analisis kebijakan, maka Panitia Akuntabilitas Publik (PAP) seperti yang disarankan oleh BPK,  dibentuk berfokus pada isu bagaimana agar dana yang sudah disetujui oleh legislative dipergunakan oleh pihak eksekutif dengan prinsip efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Panitia Akuntabilitas Publik harus dilengkapi dengan kewenangan yang luas, seperti : memanggil para saksi, fokus pada aspek ketaatan anggaran, meminta dokumen-dokumen yang relevan, menyelenggarakan hearing yang terbuka bagi publik dan media hingga membuat rekomendasi, mempublikasikan dan menyampaikannya ke DPRD.

 Disisi eksekutif, Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintah berdasarkan UU No 60 tahun tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP), sistem pengendalian internal diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan daerah. SPIP merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberi keyakinan memadai atas tecapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset daerah, dan ketaatan terhadap perundang -undangan.

******

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: