WASPADAI GEJOLAK AKIBAT CAPITAL OUTFLOW


Banyak kalangan ekonom merasa “reueus” dan “reug-reug” dengan kondisi makro ekonomi Indonesia saat ini. Indikator makro ekonomi yang penuh optimisme dan dinilai positif, seperti : nilai rupiah yang cenderung stabil, laju inflasi yang diprediksi terus menurun yaitu 6 % plus minus 1 persen pada 2007 dan 5 % plus minus 1 persen pada 2008. Indikator lainnya adalah diturunkannya BI rate menjadi 8,25 persen yang diharapkan menghidupkan sektor riil dengan mendapatkan pembiayaan  dengan bunga murah. Pertumbuhan ekonomi 2007 juga diprediksi cenderung akan lebih tinggi dari perkiraan awal 6,0 %, pertumbuhan ini akan lebih baik dari realisasi pertumbuhan 2006 sebesar 5,5 %.

Makro ekonomi yang stabil dan penuh nuansa optimistik sebenarnya sudah disetting sejak awal. Banyak kalangan menilai bahwa tahun 2007 adalah defining moment, tahun penentuan bagi tahap pembangunan bangsa. Tahap awal yang dibenahi adalah pembenahan stabilitas makro ekonomi yang akan menjadi dasar bagi berhasil atau tidaknya pembangunan ekonomi Indonesia pada 10 tahun yang akan datang.

Desain awal adalah menstabilkan makro ekonomi, setelah itu pembenahan sektor riil. Tetapi pembenahan sektor riil tidak-lah mudah. Bank-bank dan pemilik modal cenderung menempatkan dana di SBI dan SUN. Terlihat bahwa perbankan enggan menyalurkan dana ke sektor pembiayaan.

Berbagai pihak menuding sumber permasalahan dari semuanya adalah berbagai persoalan struktural yang terkait dengan iklim investasi dan berbagai distorsi di pasar barang dan jasa yang menyebabkan biaya tinggi. Berkaitan dengan iklim investasi, sebenarnya bola ada ditangan pemerintah pusat dan daerah untuk menata kembali peraturan-peraturan melalui sinkronisasi kebijakan antaran pemerintah pusat dan daerah yang diharapkan dapat melahirkan peraturan-peraturan yang memancing investor untuk menanamkan modalnya melalui berbagai kemudahan dan kepastian hukum.

Hambatan infrastruktur dan kepastian ketersediaan energi – yang selama ini dikeluhkan oleh investor, seharusnya bisa diselesaikan dengan baik. Bank Indonesia (BI) telah merancang kebijakan yang melonggarkan aturan kredit, yaitu mengubah ketentuan mengenai tata cara penilaian kolektibilitas kredit dan penyesuaian beberapa ketentuan terkait dengan prinsip-prinsip kehati-hatian perbankan. Dengan ketentuan tersebut proyek-proyek pembangunan yang dijamin pemerintah dapat dengan mudah memperoleh pembiayaan dari industri perbankan. Konsorsium untuk pemberian kredit sindikasi akan lebih sederhana dalam proses dan pembentukannya karena memiliki rambu resiko yang telah terukur.

Dari sisi pemerintah, pemerintah harus berani mengambil peran sebagai pelopor pembangunan infrastruktur dengan cara lebih agresif dalam pembelanjaan APBN. Hal ini penting mengingat pada kenyataannya bahwa investor masih belum berani mendanai proyek-proyek infrastruktur. Padahal, realisasi dari proyek-proyek infrastruktur diharapkan dapat menimbulkan multiplier effect dengan munculnya proyek-proyek investasi lainnya.

Capital Outflow 

Ditengah-tengah keberhasilan yang telah dicapai, pemerintah masih ekstra hari-hati dalam membuat kebijakan moneter. Pengalaman pahit yang traumatis, yaitu gejolak yang tidak terduga (unexpected shock) merupakan katastropik yang menyebabkan hancurnya sendi-sendi kehidupan bangsa 10 tahun yang lalu masih tetap menghantui pengambil kebijakan.

Sinyal ini dikemukakan oleh Deputi Gubernur BI Miranda S. Goeltom. “Struktur Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) masih didominasi modal jangka pendek sehingga memiliki kerentanan yang tinggi terhadap pembalikan modal”, seperi yang dikuti Antara Kamis 5/7/2007 lalu.

Menurut catatan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Depkeu hingga awal April, uang panas yang masuk mencapai Rp. 10 trilyun. Diperkirakan Rp. 7.6 trilyun masuk melalui SUN, sedangkan sisanya Rp. 3.3 trilyun masuk melalui pasar modal.

Sebenarnya pada bulan Maret lalu, Fitch Rating telah memberi peringatan yang sama tentang bahayanya  capital outflow. Cadangan devisa Indonesia tercatat yang paling rendah di Asia Tenggara, yaitu sedikit diatas cadangan devisa Pilipina.  Dengan kondisi ini, peluang pelarian modal akan besar terjadi, mengingat capital inflow tersebut tidak ditanam pada investasi jangka panjang.

Disisi lain, capital inflow sebenarnya adalah ancaman bagi naiknya angka inflasi. Teorinya adalah bahwa capital inflow seolah-olah meningkatkan cadangan devisa. Cadangan devisa biasanya dibelanjakan pada mata uang domestik. Sehingga timbul gambaran bahwa domestik moneter base menjadi menggelembung tanpa adanya peningkatan di sisi produksi. Yang terlihat nantinya, terlalu banyak uang yang beredar dibandingkan barang dan jasa.

Untuk mengantisipasi kemungkinan buruk tersebut BKF Depkeu mengajukan solusi antara lain melalui perbaikan pengelolaan capital inflow, istilah yang umum digunakan  adalah sterilisasi capital inflow. Sterilisasi bukanlah pekerjaan mudah, mengingat sifat dari capital inflow mencerminkan  adanya mobilisasi capital internasional.

Sterilisasi Capital Inflow

Pengalaman pada dekade yang lalu menunjukkan bahwa para investor internasional mempunyai kemampuan untuk meng-investasikan capital dalam jumlah besar di negara manapun didunia. Tetapi dilain pihak, mereka juga dapat menarik dan memindahkan capital tersebut secara cepat – yang dapat berakibat fatal terhadap makroekonomi suatu negara.

Pengelolan capital inflow sangat ditentukan oleh kemampuan pengambil kebijakan untuk membuat suatu keputusan yang tepat. Setiap tindakan intervensi terhadap sterilisasi capital inflow akan memberikan dampak yang spesifik bagi suatu negara. Dampak ini bisa berbeda antara suatu negara dengan negara lain.

Beberapa jurus sterilisasi capital inflow antara lain dengan cara simplifikasi prosedur investasi melalui sinkronisasi regulasi dari pengambil kebijakan, diversifikasi instrumen portofolio, persyaratan deposit bagi pinjaman dengan mata uang asing yang harus disimpan di Bank Central. Penerapan pajak bagi capital inflow (dikenal sebagai capital import tax), beberapa negara mengimplementasikan jenis pajak ini seperti Thailand, Australia, AS dan Brazil. Alternatif lainnya adalah dengan melakukan swap pada perdagangan mata uang asing yang dilakukan oleh Bank Central.

Secara spesifik untuk pengolaan capital inflow di Indonesia pernah diajukan melalui Kepala BKF Depkeu, Anggito Abimanyu.  Rekomendasi yang diajukan adalah melalui pembenahan intermediasi antar bank, perbaikan kehati-hatian perbankan, memperbanyak initial publik offering (IPO) BUMN, dan diversifikasi intrumen obligasi negara.

Hal ini sejalan dengan kebijakan BI yang pernah dilontarkan oleh Gubernur BI Burhanuddin Abdullah pada Pertemuan Tahunan Perbankan tahun 2007. Beberapa strategi yang kelihatannya menyentuh pada penanganan capital inflow antara lain : BI akan proaktif mengambil peran dalam pengembangan pasar dan instrumen keuangan (financial market deepening) agar tidak terkonsentrasi hanya pada pasar SBI, SUN dan saham. Dari sisi kebijakan perbankan secara umum, BI akan mengembangkan intermediasi secara langsung (indirect intermediation) oleh perbankan ke sektor-sektor produktif melalui universal banking tetapi tetap dalam koridor konsolidasi perbankan.

Pada akhirnya pengelolaan capital inflow perlu penanganan serius dan harus mendapat perhatian berbagai pihak. Diharapkan keputusan yang diambil, dapat memancing modal yang masuk bisa parkir lebih lama dan dapat dimanfaatkan untuk mendanai proyek-proyek yang dapat menggerakan sektor riil.

—– 

11 Juli 2007 

Diterbitkan di Lampung Post tgl 21 Agustus 2007

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: